������

UNAIR NEWS – Agustus semestinya menjadi bulan penuh sukacita bagi masyarakat Indonesia. Namun, di tengah semarak perayaan kemerdekaan, berbagai persoalan lingkungan masih menjadi tantangan. Salah satunya kebakaran hutan di Kalimantan yang hingga kini belum sepenuhnya pulih. Hutan yang menjadi salah satu penyangga ekosistem dunia tersebut kembali menghadapi ancaman kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. 

Berdasarkan data satelit NOAA-20 yang disebutkan dalam bahan tersebut, terdapat sekitar 1.487 titik panas, dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah Kalimantan Tengah. Dosen pengajar Program Studi , Sekolah Pascasarjana (SPs) ������ (UNAIR), Dr Hijrah Saputra S T M Sc menyampaikan tanggapannya. 

“Kebakaran ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor cuaca yang saat ini kita berada dalam musim kemarau El Nino. Hal ini membuat kondisi cuaca lebih kering dan membuat kebakaran rentan untuk terjadi, ditambah lagi lahan di hutan Kalimantan yang bersifat lahan gambut yang mudah terbakar dan cepat menyebar,” ujar Hijrah. Ia juga menambahkan, bahwa faktor utama lainnya disebabkan oleh manusia yang secara sembarangan melakukan pembukaan lahan oleh industri dan pembalakan liar. 

Respons Pemerintah Dinilai Belum Maksimal 

Dampak yang dihasilkan dari massive fire yang terjadi sampai ke negara tetangga merugikan berbagai aspek. Meskipun begitu, Hijrah menilai kesiapan dan kecepatan respon dari pemerintah kurang maksimal. 

“Meskipun pemerintah sudah bergerak untuk memberikan bantuan dari unit pemerintah. Seperti BNPB, BMKG, pemerintah daerah, TNI, Polri yang sudah bergerak menangani di lapangan. Namun, saya sangat menyayangkan, saat ini Kementerian Kehutanan belum mengeluarkan pernyataan resmi atau konferensi pers soal kondisi terkini, padahal dampaknya sudah mencapai lintas negara seperti di Malaysia dan Brunei,” ujar Hijrah pada Sabtu (22/8/2026). 

Kerugian di Berbagai Sektor 

Kemudian, kebakaran ini menimbulkan berbagai ancaman kesehatan. “Untuk saat ini masyarakat harus waspada terkait asap yang ditimbulkan dari efek kebakaran. Masalah kesehatan yang ditimbulkan seperti kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) melonjak tinggi. Terlebih mayoritas anak-anak, remaja, ibu hamil, dan lansia yang menghirup kualitas udara yang termasuk kategori berbahaya untuk dihirup,” ujar Hijrah. 

Kementerian Kesehatan mencatat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Indonesia telah menembus lebih dari 400 ribu kasus per pekan. Kasus ISPA ini termasuk salah satu tren mingguan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya jika dibandingkan dengan periode awal kemarau tahun lalu. 

Dari sisi lingkungan, Indonesia kehilangan paru-paru dunia, vegetasi, dan fungsi ekologis untuk menyimpan karbon yang menghasilkan oksigen dan keseimbangan ekosistem. “Kalau sudah terbakar seperti ini membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun lagi untuk dapat direstorasi untuk dapat pulih kembali,” tutur Hijrah. 

Selain itu, terjadi dampak sosial ekonomi yang tak kalah penting. “Artinya banyak sekolah-sekolah yang terpaksa diliburkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga. Keterbatasan jarak pandang ini menghambat aktivitas perekonomian di wilayah tersebut yang harus terhenti,” tambahnya. 

Mitigasi Mendesak Kebakaran 

Masyarakat, khususnya yang berada di daerah Kalimantan harus waspada terkait paparan asap. Hijrah mengimbau untuk mengurangi paparan secara langsung dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jikalau memang benar-benar terdesak, ia menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker di luar ruangan. 

“Pemerintah dan pihak akademisi juga dapat memberikan literasi kepada masyarakat setempat atau perusahaan-perusahaan besar untuk tidak membuka lahan secara sembarangan,” ujar Hijrah. 

Langkah mitigasi mendesak yang dapat dilakukan saat ini adalah pertama kecepatan pengendapan titik-titik api. “Pemerintah dan masyarakat setempat bisa dengan secepat mungkin melakukan penangan pertamanya dengan pengendapan titik api, terutama titik-titik gambut yang menjadi hotspot,” tutur Hijrah. 

Kedua, memperluas layanan kesehatan seperti dengan memberikan distribusi masker kepada masyarakat secara gratis, menyebarkan tenaga medis secara merata sampai ke daerah-daerah yang belum disentuh. “Kemudian, pemerintah juga dapat melakukan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar ini, dan memberikan audit dengan serius terhadap korporasi-korporasi yang sudah menyalahi aturan. Hal ini untuk memastikan supaya di tahun kedepan bencana ini tidak terulang dan pemerintah dapat mengantisipasinya dengan cepat,” ujar Hijrah.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan mitigasi satwa di sana. Satwa yang meliputi gajah, orangutan, dan lainnya untuk dipindahkan ke area pemukiman atau evakuasi/translokasi ke kawasan hutan aman yang lebih aman. Dibutuhkan juga pemantauan pasca-pemindahan yang bisa melibatkan BKSDA. 

Hijrah berpesan untuk selalu memikirkan dampak jangka panjang terhadap apapun yang dilakukan. “Pemerintah dan masyarakat perlu benar-benar saling menjaga kelestarian hutan. Karena pada akhirnya, hutan-hutan ini nantinya dapat dinikmati dan diwariskan kepada generasi mendatang,” pungkas Hijrah. 

Penulis: Fauziah Kandela 

Editor: Khefti Al Mawalia