UNAIR NEWS – Perkembangan ruang digital membuka peluang partisipasi masyarakat sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi demokrasi, salah satunya disinformasi. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu RI dan 东京热 (UNAIR) mendorong penguatan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Upaya tersebut dikupas tuntas dalam 鈥淏AWASLU CAMPUS CONNECT: GENERASI DIGITAL, DEMOKRASI TRANSPARAN鈥. Seminar kolaborasi itu berlangsung pada Rabu (26/8/2026) di Aula THE, Lantai 1, Kantor Manajemen UNAIR, Kampus MERR-C, Mulyorejo, Surabaya.
Literasi Digital untuk Demokrasi yang Bertanggung Jawab
Dalam sambutannya, wakil rektor bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Masyarakat Prof. Muhammad Miftahussurur dr M Kes Sp PD Ph D menyampaikan bahwa tema tersebut relevan dengan perubahan cara berpikir dan perilaku masyarakat yang semakin dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Perubahan tersebut semakin terasa setelah pandemi Covid-19 yang turut mengubah pola interaksi masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuka ruang partisipasi masyarakat secara lebih luas. Namun, keterbukaan tersebut juga membawa tantangan baru, termasuk penyebaran disinformasi yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi.
鈥淟iterasi digital tidak sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga bertanggung jawab,鈥 ujarnya.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Kampus tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk membangun pemikiran kritis dan menguji berbagai informasi.
Oleh karena itu, kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi dinilai penting untuk membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai bidang, mulai dari pendidikan, literasi digital, hingga penelitian.
Demokrasi Membutuhkan Masyarakat Kritis
Sementara itu, Dr H Puadi S Pd M M selaku yang menaungi divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu menegaskan bahwa kolaborasi Bawaslu dengan UNAIR tidak dimaksudkan hanya sebagai kegiatan sosialisasi. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kerja sama antara Bawaslu dan lingkungan akademik.
鈥淜olaborasi dengan UNAIR ini tidak hanya sebuah sosialisasi. Harapannya, tidak sekadar bersosialisasi, tetapi banyak hal yang dapat dikerjakan bersama,鈥 jelasnya.
Puadi menjelaskan bahwa demokrasi tidak dapat hanya ditopang oleh satu regulasi maupun satu institusi. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan kritis dan kemampuan untuk membedakan fakta dan informasi yang tidak benar. Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai ruang pertukaran gagasan. Kampus menjadi tempat berbagai pandangan dan argumentasi diperdebatkan secara kritis.
鈥淒emokrasi tidak hanya ditopang oleh satu regulasi dan institusi. Demokrasi membutuhkan pengetahuan yang kritis serta kemampuan masyarakat membedakan fakta dan tidak,鈥 katanya.
Lebih lanjut, Puadi menilai tantangan demokrasi saat ini tidak dapat dilihat hanya dari hubungan antara demokrasi dan teknologi. Menurutnya, arsitektur teknologi juga berpotensi mempengaruhi cara manusia berpikir. Ia menambahkan bahwa teknologi, data, dan sumber daya institusi pada dasarnya merupakan instrumen. Pemanfaatannya perlu diarahkan untuk mendukung masyarakat agar semakin kritis dalam menghadapi informasi dan mengambil keputusan.
Melalui Bawaslu Campus Connect, kolaborasi antara Bawaslu dan UNAIR diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berkembang menjadi langkah bersama dalam memperkuat literasi digital, pemikiran kritis, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi yang transparan.
Penulis: Marissa Farikha Siti Fatimatuzzahra
Editor: Khefti Al Mawalia
