“Lelaki Jawa terlalu halus, terlalu diam, dan tidak tegas.” Kira-kira demikianlah kesan yang diperoleh dari berbagai tulisan kolonial Belanda. Gambaran itu tidak hanya muncul dalam laporan administrasi pemerintahan, tetapi juga mengendap dalam karya sastra yang selama puluhan tahun membentuk cara dunia membaca masyarakat Jawa. Padahal, benarkah lelaki Jawa memang lemah, pasif, dan tidak berani? Ataukah penilaian tersebut sesungguhnya lahir dari cara pandang kolonial yang mengukur kebudayaan Jawa dengan standar maskulinitas Eropa?
Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika membaca kembali dua novel klasik Belanda, Max Havelaar karya Multatuli dan The Hidden Force karya Louis Couperus. Kedua novel yang dikenal mengusung kritik terhadap kolonialisme itu ternyata menyimpan paradoks. Di satu sisi, keduanya mengecam praktik penindasan kolonial, sementara di sisi lain, keduanya tetap melihat laki-laki Jawa melalui kacamata Eropa. Dalam kedua novel tersebut, laki-laki Belanda hampir selalu tampil sebagai sosok rasional, lugas, tegas, dan mampu mengambil keputusan. Mereka menjadi figur pemimpin yang dianggap pantas membimbing masyarakat jajahan. Sebaliknya, laki-laki Jawa digambarkan penuh keraguan, misterius, terlalu berhati-hati, dan cenderung pasif. Pandangan semacam ini sebenarnya bukan sekadar persoalan karakter tokoh. Ia merupakan bagian dari proyek budaya kolonial yang lebih besar. Kolonialisme tidak hanya menguasai tanah dan sumber daya, tetapi juga berusaha menentukan siapa yang dianggap modern, dewasa, dan layak memimpin.
Dalam Max Havelaar, hubungan antara pejabat Belanda dan pejabat pribumi digambarkan seperti hubungan kakak dan adik. Multatuli menulis bahwa “pejabat Eropa harus memperlakukan pejabat pribumi yang membantunya sebagai adik laki-lakinya.” Kalimat yang sekilas terdengar penuh kasih itu sesungguhnya menyimpan logika kolonial. Jika orang Belanda adalah “kakak”, maka orang Jawa ditempatkan sebagai “adik” yang dianggap belum cukup dewasa untuk menentukan nasibnya sendiri. Di sinilah kolonialisme bekerja bukan hanya melalui kekuasaan politik, tetapi juga melalui bahasa yang membentuk hierarki kemanusiaan. Pandangan paternalistik semacam itulah yang kemudian menjadi legitimasi moral kolonialisme. Masalahnya, ukuran kedewasaan yang digunakan adalah ukuran Eropa.
Budaya Jawa mengenal konsep alus, yakni kemampuan mengendalikan diri, menjaga harmoni, berbicara dengan hati-hati, serta menghindari konflik terbuka. Dalam tradisi priyayi, kemampuan menguasai emosi justru menjadi ukuran kematangan seseorang. Namun, nilai budaya tersebut diterjemahkan secara berbeda oleh para pengarang kolonial. Sikap tenang dibaca sebagai keraguan, kehati-hatian dianggap kelemahan, dan kesantunan dipahami sebagai kepasifan. Di sinilah terjadi kesalahan pembacaan yang berlangsung selama ratusan tahun.
Cara pandang kolonial juga tampak ketika Multatuli mengaku lebih menyukai “keterusterangan yang alamiah tanpa kehati-hatian diplomatis.” Bagi pengarang Belanda, berbicara terus terang adalah tanda kejujuran dan kedewasaan. Namun, dalam tradisi priyayi Jawa, berbicara secara tidak langsung bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari etika alus: kemampuan mengendalikan diri, menjaga perasaan orang lain, dan memelihara harmoni sosial. Dengan kata lain, yang dianggap “tidak tegas” oleh kolonial sesungguhnya merupakan kecanggihan budaya yang gagal mereka pahami.
Kolonialisme gagal memahami bahwa setiap kebudayaan memiliki definisi sendiri mengenai keberanian dan kelelakian. Apa yang oleh masyarakat Jawa dipandang sebagai pengendalian diri justru diterjemahkan oleh Barat sebagai ketidakmampuan bertindak. Ironisnya, stereotip itu bertahan jauh setelah kolonialisme berakhir. Hingga kini masih sering terdengar anggapan bahwa orang Jawa terlalu nrimo, tidak berani mengambil risiko, atau kurang memiliki jiwa kepemimpinan. Padahal, penilaian tersebut lebih banyak mewarisi cara pandang kolonial daripada mencerminkan realitas budaya Jawa sendiri. Sementara itu, sejarah Indonesia memperlihatkan hal yang berbeda. Diponegoro, Sultan Agung, Untung Surapati, hingga Jenderal Soedirman menunjukkan bahwa keberanian Jawa tidak pernah identik dengan sikap kasar atau agresif. Keberanian dapat hadir bersama kesabaran, ketenangan, dan kemampuan mengendalikan diri.
Pandangan serupa muncul dalam The Hidden Force. Louis Couperus menggambarkan Bupati Sunario sebagai “seorang Jawa yang tidak praktis, tidak bermutu, dan tidak waras.” Tiga label tersebut bukan sekadar penilaian terhadap seorang tokoh, melainkan stereotip terhadap laki-laki Jawa secara keseluruhan. Maskulinitas Jawa ditempatkan di luar standar maskulinitas kolonial yang mengagungkan rasionalitas, efisiensi, dan disiplin birokrasi. Sebaliknya, Residen Van Oudijck digambarkan sebagai administrator ideal yang menolak segala sesuatu yang berbau mistik dan intuisi. Baginya, dunia harus dijelaskan melalui prosedur, laporan, dan tata administrasi. Sikap ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme mengidentikkan maskulinitas dengan rasionalitas birokratis, sementara pengetahuan lokal yang bertumpu pada firasat, pengalaman batin, dan spiritualitas dipandang sekadar “misteri Timur”. Akibatnya, bukan hanya budaya Jawa yang dipinggirkan, tetapi juga cara orang Jawa memahami kelelakiannya sendiri.
Barangkali selama ini kita terlalu lama menerima definisi maskulinitas yang diwariskan kolonialisme. Seolah-olah laki-laki yang ideal harus selalu keras, lantang, konfrontatif, dan dominan. Padahal, tradisi Jawa menawarkan model lain: laki-laki yang kuat justru karena mampu menahan diri, menjaga keseimbangan, serta bertanggung jawab terhadap komunitasnya. Sudah waktunya kita memandang kembali sosok lelaki Jawa dari perspektifnya sendiri, bukan dari kacamata kolonial. Sebab, yang selama ini dianggap sebagai kelemahan boleh jadi justru merupakan bentuk kekuatan budaya yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh penjajah. Mungkin selama ini kita terlalu mudah menerima warisan cara pandang kolonial. Lelaki Jawa yang tenang dianggap kurang berani, yang hati-hati dinilai tidak tegas, dan yang menghindari konflik dicap pasif. Padahal, seperti diperlihatkan Max Havelaar dan The Hidden Force, penilaian itu lahir dari kacamata Eropa yang mengukur Jawa dengan standar mereka sendiri. Membaca ulang kedua novel tersebut hari ini bukan sekadar membaca sejarah sastra kolonial, melainkan membongkar cara berpikir yang diam-diam masih hidup dalam kesadaran kita. Sudah waktunya lelaki Jawa dibaca bukan sebagai “versi yang kurang sempurna” dari lelaki Eropa, melainkan sebagai subjek budaya yang memiliki definisi sendiri tentang keberanian, kehormatan, dan martabat.
Penulis: Prof. Nur Wulan, Dra., M.A., Ph.D.
Link:
