������

FIB NEWS – ������ (FIB UNAIR) menyelenggarakan perayaan Dies Natalis ke-28 pada Jumat, 24 April 2026, di Ruang Majapahit Tower ASEEC. Kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda akademik, mulai dari pidato ilmiah hingga sesi berbagi pengalaman alumni. Salah satu sesi yang menarik perhatian peserta adalah pidato ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, S.S., M.A. dengan tema “Dari Sekolah Tionghoa ke Sekolah Nasional: Integrasi Etnis Tionghoa melalui Pendidikan, Surabaya 1966–1998.”

Dalam paparannya, Dr. Shinta menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting sebagai sarana transformasi sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan dalam proses integrasi sosial. Bagi komunitas Tionghoa di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus membangun identitas kebangsaan yang lebih kuat.

Perkembangan Pendidikan Etnis Tionghoa Sebelum 1966

Dr. Shinta memaparkan bahwa sebelum masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa memiliki beragam pilihan lembaga pendidikan. Pada periode 1946–1949, terdapat sekolah dengan bahasa pengantar Belanda, sekolah berbahasa Mandarin, serta sekolah nasional. Kondisi tersebut kemudian berkembang pada periode 1949–1958 dengan munculnya sekolah nasional, sekolah yang berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan sekolah yang berorientasi pada Taiwan atau Kuomintang.

Memasuki akhir 1950-an hingga 1965, pemerintah mulai melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong integrasi etnis Tionghoa. Langkah-langkah tersebut antara lain melalui pengawasan buku pelajaran, kewajiban pengajaran bahasa, budaya, dan sejarah Indonesia, serta peningkatan kemampuan bahasa Indonesia bagi para guru sekolah Tionghoa.

Selain itu, pemerintah juga membatasi akses warga negara Indonesia untuk bersekolah di sekolah Tionghoa tertentu dan melakukan penutupan sejumlah sekolah yang dianggap berorientasi pada kelompok nasionalis Kuomintang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat integrasi nasional melalui sektor pendidikan.

Penutupan Sekolah Tionghoa dan Awal Kebijakan Asimilasi

Menurut Dr. Shinta, April 1966 menjadi titik penting dalam sejarah pendidikan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada periode tersebut, sekolah-sekolah Tionghoa mulai ditutup sebagai bagian dari perubahan kebijakan nasional pasca-peristiwa politik 1965.

Penutupan sekolah ini tidak serta-merta menghentikan aktivitas pendidikan. Sejumlah mantan guru sekolah Tionghoa masih berupaya memberikan pengajaran secara informal dari rumah ke rumah. Namun, kebijakan pelarangan penggunaan bahasa Mandarin yang diberlakukan saat itu menciptakan suasana ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Tionghoa.

Dalam situasi tersebut, komunitas Tionghoa di Surabaya berinisiatif mendirikan berbagai sekolah swasta nasional yang menggunakan kurikulum Indonesia. Langkah ini menjadi bentuk adaptasi terhadap kebijakan pemerintah sekaligus upaya menjaga keberlanjutan pendidikan bagi generasi muda.

Sekolah Nasional sebagai Sarana Integrasi

Pada tahun 1968, pemerintah mulai menerapkan kebijakan asimilasi pendidikan melalui pembentukan Sekolah Nasional Proyek Khusus (SNPK). Sejak saat itu, siswa keturunan Tionghoa hanya dapat mengenyam pendidikan melalui sekolah yang menggunakan kurikulum nasional Indonesia.

Dr. Shinta menjelaskan bahwa pada masa tersebut terdapat beberapa pilihan sekolah, yaitu sekolah negeri, sekolah swasta nasional umum, sekolah swasta Kristen dan Katolik, serta sekolah yang dikelola oleh institusi militer dan kepolisian.

Banyak keluarga Tionghoa memilih sekolah swasta karena berbagai pertimbangan, seperti lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal, kualitas pengajar yang dianggap lebih baik, fasilitas pendidikan yang memadai, serta lingkungan belajar yang dinilai lebih aman dan nyaman. Selain itu, sejumlah sekolah swasta juga menawarkan program tambahan yang mendukung kesiapan siswa menghadapi pendidikan tinggi dan perkembangan global.

Strategi Membangun Integrasi Sosial

Dalam pidatonya, Dr. Shinta menyoroti berbagai strategi yang dilakukan sekolah-sekolah swasta nasional untuk mempercepat proses integrasi sosial. Salah satunya adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi siswa non-Tionghoa melalui kebijakan keringanan biaya pendidikan dan berbagai program sosial.

Sekolah-sekolah tersebut juga merekrut lebih banyak guru dari berbagai latar belakang etnis, mengembangkan kegiatan pembelajaran di luar kelas, serta meningkatkan aktivitas sosial kemasyarakatan. Program seperti Gunung, Hutan, Laut (GHL) menjadi salah satu sarana untuk membangun karakter siswa sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia.

Selain itu, sekolah turut mendorong pengenalan budaya lokal melalui kegiatan seni, olahraga, dan perayaan hari besar keagamaan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Beberapa sekolah bahkan menggabungkan nilai-nilai budaya Tionghoa dan Jawa dalam pendidikan karakter, sehingga siswa dapat memahami identitas budaya mereka sekaligus memperkuat rasa kebangsaan.

Menyiapkan Generasi Global Berakar pada Keindonesiaan

Di tengah arus globalisasi, sekolah-sekolah swasta yang banyak diminati komunitas Tionghoa juga melakukan berbagai inovasi pendidikan. Fokus pembelajaran diperluas dengan penguatan kemampuan bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta peningkatan fasilitas perpustakaan dan sumber belajar.

Menurut Dr. Shinta, orientasi pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing global, tetapi juga membentuk generasi Indonesia yang mampu berperan di tingkat internasional tanpa kehilangan identitas kebangsaannya.

Pada bagian akhir pidatonya, ia menyimpulkan bahwa proses integrasi etnis Tionghoa melalui pendidikan di Surabaya menunjukkan pentingnya pengenalan nilai budaya, keterlibatan masyarakat, dan pengalaman sosial dalam membangun identitas kebangsaan. Berbagai strategi adaptasi yang dilakukan sekolah terbukti mampu membantu generasi muda Tionghoa memahami dan menghayati nilai-nilai keindonesiaan.

Melalui kajian sejarah ini, peserta Dies Natalis ke-28 Ilmu Sejarah FIB UNAIR diajak memahami bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan identitas, integrasi sosial, dan penguatan semangat kebangsaan dalam masyarakat yang majemuk.

Kegiatan ini mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 yaitu quality education.