UNAIR NEWS 鈥 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan di berbagai daerah kembali menjadi sorotan publik. Di tengah upaya peningkatan pemenuhan gizi, muncul perhatian pada pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama penyediaan lingkungan belajar yang layak.
Dosen Program Studi Sosiologi, , 东京热 (UNAIR), Rafi Aufa Mawardi SSosio MSosio menilai bahwa tantangan dalam tata kelola pendidikan perlu diperkuat. Menurutnya, kebijakan pendidikan idealnya tidak hanya berfokus pada satu aspek, namun juga menyeluruh.
Anomali dalam Kebijakan Pendidikan
Rafi menjelaskan bahwa terdapat fenomena anomali pendidikan. Ia menilai distribusi anggaran pendidikan saat ini cenderung diarahkan pada program yang menjadi prioritas pemerintah. Sementara persoalan infrastruktur sekolah belum memperoleh perhatian yang proporsional.
鈥淧otret tersebut menggambarkan anomali atau ketimpangan yang sistemik. Pemerintah hanya berfokus pada satu program, tetapi belum melihat persoalan pendidikan yang lebih besar, terutama terkait infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya sosial yang menunjang proses belajar,鈥 ujarnya.
Gizi dan Infrastruktur Harus Berjalan Bersama
Menurutnya, pemenuhan gizi dan ketersediaan fasilitas pendidikan menjadi aspek yang saling berkaitan dalam menciptakan pembelajaran yang optimal. Siswa yang memperoleh asupan gizi baik dan lingkungan belajar yang memadai akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
Ia menambahkan bahwa kondisi fasilitas sekolah yang kurang layak dapat mengurangi kualitas pengalaman belajar siswa. Tidak hanya menghambat proses pembelajaran, situasi itu berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis siswa sehingga menurunkan motivasi belajar.
鈥淎nak yang sehat secara fisik dan didukung lingkungan belajar yang kondusif akan lebih mudah mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Sebaliknya, ketika lingkungan belajarnya tidak mendukung, tujuan pendidikan sulit tercapai secara optimal,鈥 jelasnya.
Pemerataan Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dapat membangun kebijakan pendidikan yang lebih integratif melalui pembukaan ruang dialog dengan guru, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.聽
鈥淧emerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selain memastikan aspek gizi melalui MBG, perlu ada integrasi dengan perbaikan substansi kurikulum, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kualitas guru. Dengan begitu, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,鈥 pungkasnya.
Penulis : Maulya Afifah Zahra
Editor : Khefti Al Mawalia
