Transformasi digital telah menjadi mandat bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, namun di balik gegap gempita digitalisasi, muncul pertanyaan mendasar: apakah teknologi semata cukup untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan di pedesaan? Sebuah studi kualitatif yang dilakukan di lima desa berprestasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengungkap bahwa jawabannya terletak pada dimensi kemanusiaan dari kapasitas kebijakan.
Penelitian yang melibatkan 23 wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah dan warga masyarakat ini mengkaji bagaimana kebijakan e-governance yang dimandatkan oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 2021 diimplementasikan di 189 desa. Alih-alih sekadar mengukur kecanggihan teknologi, studi ini menyelami bagaimana tiga dimensi kapasitas kebijakan 鈥 kerangka kelembagaan, pendekatan implementasi, dan mekanisme integrasi sosial 鈥 saling berinteraksi membentuk keberhasilan transformasi digital.
Temuan penelitian menyoroti bahwa ketahanan kelembagaan menjadi fondasi krusial bagi keberlanjutan layanan digital. Desa Sukojati, misalnya, berhasil membangun regulasi formal yang komprehensif sehingga layanan digitalnya tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan. Sementara itu, empat desa lain yang mengandalkan arahan informal menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas program.
Studi ini juga mengidentifikasi tiga pola implementasi yang menarik: integrasi komprehensif, penyampaian hibrida, dan digitalisasi inkremental. Masing-masing pola mencerminkan strategi adaptasi yang berbeda terhadap keterbatasan sumber daya dan konteks lokal. Yang mengejutkan, tidak ada satu pola yang secara inheren lebih unggul 鈥 keberhasilan justru ditentukan oleh kesesuaian antara pendekatan yang dipilih dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat setempat.
Temuan paling memikat terletak pada dimensi integrasi sosial. Program inovatif seperti layanan 鈥渒别辫补濒颈苍驳鈥 di Desa Sukojati 鈥 yang menghadirkan e-governance ke rumah warga lanjut usia pada malam hari saat keluarga dapat membantu 鈥 dan pendampingan door-to-door di Desa Gentengwetan menunjukkan bagaimana teknologi dapat dianyam ke dalam jalinan kehidupan komunitas. Pendekatan ini mentransformasi layanan digital dari inisiatif yang dipaksakan menjadi sumber daya komunitas yang disambut baik.
Penelitian ini juga mengungkap disparitas kritis dalam rasio staf terhadap penduduk: dua staf administratif di Tembokrejo melayani 30.000 penduduk, sementara tiga staf di Gentengwetan melayani populasi yang jauh lebih kecil. Kesenjangan ini berdampak langsung pada kemampuan desa dalam melakukan penjangkauan proaktif kepada masyarakat.
Ketiga dimensi kapasitas kebijakan ini bekerja secara interdependen, menciptakan siklus penguatan positif di desa-desa yang berhasil mengembangkan ketiganya secara simultan. Stabilitas kelembagaan memungkinkan kapasitas operasional, yang mendukung integrasi sosial, yang pada gilirannya menciptakan tekanan untuk institusionalisasi lebih lanjut.
Temuan ini menantang ortodoksi yang memprioritaskan solusi teknokratis dalam transformasi digital. Studi ini menegaskan bahwa e-governance yang berkelanjutan tumbuh dari perpaduan antara stabilitas kelembagaan, implementasi adaptif, dan partisipasi komunitas yang autentik 鈥 sebuah pengingat bahwa di balik setiap byte data, terdapat dimensi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.
Penulis: Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si.
Detail tulisan ini dapat dilihat di:
