UNAIR NEWS 鈥 Guru Besar Antropologi Ekologi 东京热 (UNAIR), Prof Dr Drs Muhammad Adib MA menegaskan bahwa esensi kemenangan Idulfitri 1447 H harus bermanifestasi menjadi kesalehan sosial yang nyata, khususnya dalam bentuk keadilan ekologi dan penyelesaian sengketa lahan di Pulau Jawa. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Halal bi Halal di hadapan ratusan aundiens Keluarga Besar Bani KH Muhammad Faqih. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Solo Pos, Surakarta, Senin (23/3/2026).
Dalam orasi ilmiah bertajuk Memetik Fitrah di Bumi Bengawan, Prof Adib menyoroti posisi Jawa sebagai pulau terpadat di dunia yang kini menghadapi tekanan ekologis luar biasa. Menurutnya, krisis lingkungan dan konflik agraria yang berkepanjangan adalah bentuk dosa struktural yang harus dibasuh melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.
鈥淚dulfitri adalah momentum untuk kembali ke fitrah, namun fitrah manusia tidak eksis di ruang hampa. Ia berpijak di atas bumi yang sedang dirundung krisis. Perubahan perilaku pasca-Ramadan bagi pemangku kebijakan seharusnya mewujud dalam 鈥楩itrah Kebijakan鈥, yaitu keberanian menegakkan hukum lingkungan yang adil dan presisi,鈥 ujar Prof Adib.
Kritik Kebijakan dan Keadilan Tenurial
Sebagai pakar yang mendalami sengketa lahan, Prof Adib menggarisbawahi implementasi kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Ia memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang transparan dan berbasis data akurat, maka kebijakan tersebut berisiko memicu konflik horizontal di tingkat akar rumput.
Ia mencontohkan riset mendalamnya di Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Di sana, resolusi konflik sering kali terbentur ego sektoral. 鈥淣egara harus berhenti memandang petani atau pesanggem sebagai perambah. Fitrah kepemimpinan adalah menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra konservasi, bukan objek represi,鈥 tegas Kepala Laboratorium Manusia, Budaya, dan Ragawi FISIP UNAIR itu.
Hutang Peradaban
Menutup ceramahnya, penulis buku Sedhakep Angawe-Awe (2026) ini mengajak audiens untuk menjadi “Manusia Ekologis”. Ialah sosok yang mampu menyelaraskan perilaku dengan hukum alam. Ia menekankan bahwa keadilan tenurial bukanlah sedekah dari penguasa, melainkan hutang peradaban yang harus terbayar lunas. Demi masa depan generasi mendatang di Pulau Jawa.
鈥淛ika setelah Idulfitri kita masih menyaksikan petani terusir demi kepentingan segelintir oligarki, maka sesungguhnya kita sedang merayakan 鈥業dulfitri palsu鈥. Mari kita alirkan energi spiritual ini menjadi arus keadilan yang menyejukkan bagi semesta,鈥 pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan pertemuan rutin ke-47 Keluarga Besar Bani KH. Muhammad Faqih yang bertujuan mempererat silaturahmi, sekaligus memperkaya wawasan kebangsaan dan keagamaan melalui perspektif akademis.
Penulis: Departemen Antropologi
