Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah semangat desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, apakah belanja daerah benar-benar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan inilah yang dijawab oleh artikel ilmiah ‘Does Local Spending Matter? Fiscal Allocation in Basic Services and Human Development across the Sumatra Region, Indonesia’.
Latar Belakang
Penelitian mengkaji 60 kabupaten/kota di lima provinsi Sumatra bagian selatan selama 2010–2022 menggunakan pendekatan panel dinamis (System/FD-GMM). Fokusnya adalah melihat pengaruh belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tenaga kerja, serta pandemi COVID‑19 terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB).
Mengapa Penelitian Ini Penting?
Meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sumatra bagian selatan berkontribusi lebih kecil terhadap PDB nasional dibandingkan Sumatra bagian utara sehingga diperlukan evaluasi efektivitas alokasi anggaran daerah.
Belanja Daerah Besar, Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal?
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Di sisi lain, belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta jumlah tenaga kerja belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Selain itu, pandemi COVID-19 terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional akibat terganggunya aktivitas produksi, investasi, dan perdagangan.
Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu lebih memprioritaskan kualitas belanja dibandingkan sekadar meningkatkan besarnya alokasi anggaran agar setiap pengeluaran mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi pada pembangunan manusia perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek-proyek infrastruktur agar lebih tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal. Di samping itu, kebijakan pemulihan ekonomi sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah sehingga program yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja pemerintah daerah tidak secara otomatis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. Di wilayah Sumatera bagian Selatan, pengeluaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti menjadi faktor yang berperan penting dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan alokasi anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, efektivitas belanja publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap investasi pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Oleh Widya Sylviana, Fadil Rizki Irawan, dan Zulkefly bin Abdul Karim
