Perlindungan konsumen yang telah menjadi perhatian global seiring dengan meningkatnya perdagangan dan e-commerce, yang menciptakan kerentanan baru bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dari beberapa negara seperti Indonesia, Inggris, dan Malaysia. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji perbandingan tindak pidana perlindungan konsumen di Indonesia dengan negara-negara lain, guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Di Indonesia, dasar perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menekankan asas manfaat, keadilan, dan kepastian hukum. UUPK menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (walaupun dalam praktik sering dianggap sebagai upaya utama) dan menerapkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability), namun dengan beban pembuktian terbalik kepada pelaku usaha. Artinya, pelaku usaha yang dituduh merugikan konsumen harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pasal 62 UUPK mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu, serta pidana tambahan seperti perampasan barang, pencabutan izin, atau pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 63. Namun, implementasi sanksi pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi menjadi hambatan utama. Banyak konsumen yang enggan melapor karena menganggap proses hukum terlalu rumit. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Sementara itu, di Malaysia, perlindungan konsumen diatur dalam Consumer Protection Act 1999 (CPA 1999) yang berlaku sejak 15 November 1999. Undang-undang ini mencakup hampir semua aspek perlindungan konsumen, termasuk penipuan, iklan menyesatkan, keamanan barang dan jasa, ketentuan tidak adil dalam kontrak, serta tanggung jawab produk. CPA 1999 juga mengakui hak-hak konsumen seperti hak atas keamanan, informasi, memilih, dan mendapatkan ganti rugi. Dalam transaksi elektronik, konsumen dilindungi dari praktik periklanan yang menyesatkan, dan setiap barang yang dijual harus memenuhi jaminan kualitas yang baik dan dapat diterima. Suatu barang dianggap cacat jika tingkat keamanannya tidak memenuhi harapan konsumen. Di Inggris, perlindungan konsumen diatur dalam Consumer Protection Act 1987 (CPA 1987). Undang-undang ini menetapkan pelanggaran pidana untuk pelanggaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan keselamatan produk (produk cacat) dan indikasi harga yang menyesatkan, dengan ancaman denda dan hukuman penjara. Prinsip yang dianut adalah tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana produsen secara otomatis bertanggung jawab atas kerugian akibat produk cacat, terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan. Sebuah produk dianggap cacat jika keamanannya tidak memenuhi harapan konsumen. Meskipun demikian, pelaku usaha masih dapat mengajukan pembelaan, misalnya bahwa produk tidak cacat saat dipasarkan atau cacat disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengikat. Perbandingan antara ketiga negara menunjukkan perbedaan mendasar yang dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing. Indonesia yang menganut sistem hukum civil law (Eropa Kontinental) sangat mengandalkan kodifikasi hukum seperti UUPK, dan masih menggunakan unsur kesalahan (fault liability) meskipun dengan beban pembuktian terbalik. Sebaliknya, Malaysia dan Inggris yang menganut sistem common law (Anglo-Saxon) lebih mengandalkan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya) serta undang-undang spesifik yang terpisah-pisah. Dalam sistem common law, penerapan strict liability tidak berfokus pada kesalahan, melainkan pada risiko yang menimbulkan kerugian. Keunggulan dari penerapan strict liability di negara common law adalah konsumen lebih terlindungi karena tidak perlu melalui proses panjang untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Pelaku usaha pun terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya. Namun kelemahannya, pelaku usaha bisa langsung dimintai pertanggungjawaban meskipun telah bekerja dengan hati-hati. Sebaliknya, di negara civil law seperti Indonesia, keunggulannya adalah pelaku usaha yang beritikad baik lebih terlindungi dari tuntutan tidak adil, tetapi konsumen yang dirugikan berat bisa tidak mendapat perlindungan jika pelaku usaha berhasil membuktikan tidak ada kesalahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia sebaiknya memperjelas definisi 鈥減roduk cacat鈥 dan mempertimbangkan untuk mengadopsi kerangka strict liability dari hukum Inggris dan Belanda, serta meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memperbaiki perlindungan konsumen. Perbedaan sistem hukum antara civil law dan common law sangat mempengaruhi cara setiap negara menangani tindak pidana perlindungan konsumen, terutama dalam penerapan unsur kesalahan dan mekanisme pembuktian. Dengan perbandingan ini, diharapkan Indonesia dapat menemukan konsep tanggung jawab mutlak yang ideal untuk meningkatkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen.
