������

Dalam Sidang Umum PBB ke 81 di New York Amerika Serikat tanggal 8 September 2026 para pemimpin negara bergantian berpidato membicarakan isu-isu penting persoalan dunia yang sedang berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump misalnya membicarakan konfliknya dengan Iran bahkan mengancam akan membinasakan negara Iran. Namun, ada yang menarik dalam Sidang Umum PBB itu yaitu suara keras dari beberapa pemimpin Afrika yang mewakili negaranya masing-masing dan benua Afrika. Mereka menuntut reformasi PBB dan menuntut hak mereka di PBB.

William Ruto, presiden dari negara Kenya mengatakan dengan tegas: “Every nation is sovereign and equal under the (U.N.) charter. Yet, on the gravest question of war and peace, five nations possess a permanent power that the other 188 do not. The equality proclaimed in this assembly ends at the doors of the security council,” (“Setiap negara berdaulat dan setara di bawah piagam PBB. Namun, dalam pertanyaan paling serius tentang perang dan damai, lima negara memiliki kekuasaan permanen yang tidak dimiliki 188 negara lainnya. Kesetaraan yang diumumkan dalam majelis ini berakhir di pintu dewan keamanan,”).

Taye Atske Selassie presiden negara Etiopia juga mengatakan:

“How can a world led with a right conscience justify the denial of 1.6 billion Africans, the right to equal representation?” (“Bagaimana dunia yang dipimpin dengan hati nurani yang waras bisa membenarkan penolakan 1,6 miliar orang Afrika atas hak atas representasi yang setara).

Sejak ratusan tahun lalu negara-negara di benua Afrika itu mengalami penderitaan dijajah bangsa-bangsa Eropa, sumber daya alam nya dikuras, warganya ditindas, jutaan orang dibunuh, jutaan orang juga dipaksa menjadi budak diperjual belikan ke negara-negara lain. Yang menyakitkan hati bangsa – bangsa Afrika kalau mengingat sejarah bagaimana negara-negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Italia, Perancis, Inggris dengan seenaknya membagi-bagi wilayah Afrika hanya dengan menunjuk peta benua Afrika – wilayah ini milik Belgia, wilayah ini milik Jerman dsb.

Negara-negara Afrika yang saat ini memiliki kesadaran tinggi untuk mandiri dari bayang-bayang kolonialisme barat mulai bangkit menuntut haknya karena benua mereka yang ditinggali sekitar 1,6 milyar jiwa itu tidak memiliki haknya di panggung dunia.

Selama minggu-minggu pembukaan Majelis Umum PBB ke-81 yang dimulai tanggal 8 sampai dengan 28 September 2026, kepala negara dari seluruh Afrika menyerukan perluasan Dewan Keamanan untuk mencakup anggota tetap Afrika. Para delegasi berpendapat bahwa struktur saat ini—lima kekuasaan dengan otoritas veto dan sepuluh kursi non-permanen bergilir—gagal mencerminkan bobot demografis Afrika.

Pengamat politik dari negara Afrika ketika diwawancarai stasiun TV internasional memberi contoh ketika Libiya dibombardir negara-negara barat (Amerika Serikat dan NATO) dan kepala negaranya Muammad Ghadafi dibunuh, negara-negara Afrika tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki hak suara di Dewan Keamanan PBB.

Lima anggota tetap Dewan—China, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia—memegang hak veto sejak berdirinya PBB. Afrika saat ini menempati tiga dari sepuluh kursi non-permanen, persentase yang menurut para kritikus tidak sebanding dengan sekitar 1,6 miliar penduduk benua tersebut. Seruan tahun 2026 diperkuat oleh krisis yang sedang berlangsung seperti perang di Ukraina dan konflik Israel-Hamas.

Karena itu dalam Sidang Umum itu William Ruto – Presiden Kenya – Menyoroti kesenjangan antara prinsip kesetaraan kedaulatan Piagam PBB dan hak veto eksklusif lima negara. Taye Atske Selassie – Presiden Ethiopia – Dipertanyakan penolakan perwakilan kepada 1,6 miliar orang Afrika. Joseph Nyuma Boakai – Presiden Liberia – Menyebut status quo sebagai “ketidakadilan sejarah.”Duma Boko – Presiden Botswana – Mengaitkan reformasi dengan tata kelola teknologi, mendesak negara berkembang untuk membentuk standar AI.

Pemimpin negara-negara Afrika lainnya juga mengutarakan tuntutan keadilan dan kesetaraan hak suara yang sama di Majelis Sidang Umum PBB itu

Bangsa Afrika yang jumlah penduduknya sekitar sepertiga dari total penduduk dunia (sekitar 1,6 milyar jiwa) mulai bangkit untuk protes ke organisasi dunia PBB dengan jumlah anggotanya 193 negara. Mereka menuntut keadilan dunia atas diabaikannya hak bersuara mereka di Dewan Kemanan PBB selama ini.