������

UNAIR NEWS – Fenomena naiknya air laut ke permukaan yang meluap dan menggenangi daratan atau biasa disebut banjir rob seringkali merugikan masyarakat. Terutama pada kawasan Kalianak di bagian Surabaya Barat dan Timur. Peristiwa ini mencapai puncaknya pada Senin-Minggu (12-18/7/2026). 

Dosen pengajar Program Studi , Sekolah Pascasarjana (SPs) ������ (UNAIR), Dr Hijrah Saputra S T M Sc menyampaikan tanggapannya.

“Banjir rob yang terjadi di Kalianak merupakan fenomena alamiah siklus pasang surut air laut. Pasang surut ini dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang bisa terjadi kapan saja selama 24 jam. Kalianak yang bertempat di muara yang merupakan zona merah juga mengaminkan hal ini,” ujar Hijrah. 

Lokasi yang rentan tersebut menyebabkan genangan ketika terjadi pasang air laut. Namun, terdapat penyebab lebih besar yang lebih mengkhawatirkan. “Adanya pemanasan global menjadi titik perhatian, yang mana menimbulkan kenaikan muka air laut yang cukup signifikan dengan rata-rata sekitar 0,3 – 0,6 cm yang terakumulasi setiap tahunnya,” tutur Hijrah. 

Kemudian, land subsidence atau penurunan muka tanah di Surabaya khususnya di bagian timur dan utara juga menjadi pemicu akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan. Penurunan muka tanah ini juga diperburuk dengan perubahan tata guna lahan atau land use dari hulu serta sepanjang pesisir Kalianak yang bisa mengurangi kekuatan daerah resapan. 

Hijrah menambahkan bahwa fenomena banjir rob umumnya lazim terjadi, tetapi jika diikuti dengan frekuensi, kuantitas berlebih serta durasi yang makin panjang patut menjadi sorotan. “Sekarang banjir rob dapat terjadi lima hingga enam kali dengan ketinggian 30-40 cm yang berperan sebagai ancaman yang cukup serius,” ujar Hijrah. 

Selain itu, sistem drainase atau saluran jalur pembuangan air hujan, darat, serta masuknya air laut ketika terjadi pasang yang mengalami pendangkalan. “Hal ini terjadi karena sedimentasi secara alami dengan mengendapnya material padat seperti pasir, lumpur, dan tanah yang terbawa oleh air. Kapasitas dari drainase yang menyebabkan penampang saluran semakin sempit,” ujar Hijrah. Sampah yang terkumpul secara sembarangan di laut juga berperan mempercepat proses sedimentasi yang ada pada penampang saluran. 

Mitigasi Banjir Rob 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mitigasi yaitu mitigasi struktural yang bersifat fisik dan non-struktural yang berbentuk kebijakan serta regulasi. Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan pengerukan sedimentasi saluran secara berkala dengan minimal dua kali setahun sekaligus revitalisasi saluran dengan konsep ekodrainase yang mana saluran tidak hanya dibersihkan tetapi juga diperlebar. Misalnya dengan membuat zona pengendapan lumpur di bagian hulu sebelum masuk ke pemukiman yang berada di hilir, sehingga teratasi lebih awal. 

Kemudian, perbaikan tanggul atau pintu air dengan sistem flat gate yang secara otomatis tertutup saat terjadi pasang air laut serta pembangunan polder atau kolam retensi di daerah rendah seperti Kalianak untuk menampung limpasan. Selanjutnya pada mitigasi non-struktural, pemerintah dapat berupaya membuat sistem peringatan dini atau early warning system berupa sirine atau notifikasi darurat yang dapat memprediksi pasang surut dan cuaca ekstrim. 

Terakhir, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan terutama di saluran-saluran tempat drainase. “Meskipun bersifat sederhana, sosialisasi memiliki peran penting untuk menambah wawasan yang vital bagi masyarakat. Bila tidak dipatuhi dengan benar, pemerintah dapat memberikan denda kepada masyarakat yang melanggar,” ujar Hijrah. 

Solusi Terintegrasi Banjir Rob di Kalianak

Solusi banjir rob di Kalianak pada dasarnya harus terintegrasi dengan baik di tengah kawasan yang padat penduduk serta aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. “Pertama dengan memperkuat sistem pompa dan pintu air yang beroperasi secara adaptif dengan jadwal pasang. Hal ini terwujudkan dengan memanfaatkan teknologi IoT yang dipasang sensor yang dapat memberikan informasi. Jadi saat air laut mulai naik, pintu air akan ditutup secara otomatis, lalu pompa akan dihidupkan untuk menguras genangan air ke laut,” jelas Hijrah. 

Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah dapat membangun tanggul dan tembok beton tinggi yang bersifat ramah lingkungan sebagai penahan banjir (flood wall). “Namun, menurut saya yang paling penting dilakukan saat ini adalah melakukan relokasi terencana untuk warga di bantaran saluran yang termasuk di zona bahaya tinggi serta memberikan pengertian kepada masyarakat akan hal ini. Hal ini tentu cukup sensitif dan sulit dilakukan karena terdapat tempat tinggal masyarakat di sana selama bertahun-tahun yang enggan untuk pindah,” tutur Hijrah.

Penulis: Fauziah Kandela 

Editor: Khefti Al Mawalia