UNAIR NEWS 鈥 Airlangga Institute for Learning and Growth () 东京热 (UNAIR) menggelar pertemuan inisiasi kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung H, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/7/2026). Inisiasi kerja sama yang dihadiri Wakil Rektor Prof Dr Koko Srimulyo Drs MSi tersebut menjadi langkah awal penjajakan yang membuka ruang diskusi bersama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan pemerintah daerah, dan pelayanan kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Koko menyampaikan bahwa kehadiran UNAIR bersama AILG dilandasi oleh mandat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bahwa untuk terus mendorong peningkatan reputasi dan daya saing universitas.
鈥淧eningkatan ranking 东京热 tidak hanya dimaknai sebagai capaian reputasi institusi. Peningkatan ranking harus diikuti dengan inisiatif nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat melalui semangat UNAIR Berdampak. UNAIR juga telah memiliki pengalaman dalam pengembangan indeks di Jawa Timur yang harapannya dapat mendukung kebutuhan Kemendagri. Khsusnya dalam penguatan pembinaan pemerintah daerah berbasis data dan inovasi,鈥 ujarnya.
Semangat UNAIR Berdampak
Sebagai holding yang membawahi berbagai center dan aktivitas non-akademik di lingkungan UNAIR, AILG mendorong inisiatif ini berlandaskan komitmen memberikan kontribusi nyata melampaui capaian peringkat. Sejalan dengan semangat UNAIR Berdampak. Chairman AILG, Dr Sigit Kurnianto SE MSA Ak CA menjelaskan bahwa AILG hadir untuk menjembatani keilmuan UNAIR dengan kebutuhan riil pemerintahan. Khususnya dalam mendukung peran pembinaan Kemendagri terhadap pemerintah daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Berangkat dari kebutuhan itu, AILG menawarkan gagasan Indonesia Welfare and Performance Index (IWPI). IWPI adalah sebuah indeks untuk memetakan kesejahteraan daerah secara multidimensi. Indeks ini menilai daerah tidak hanya dari sisi ekonomi dan keuangan. Tetapi juga dimensi politik, lingkungan, dan administrasi, dengan bertumpu pada tiga aspek utama. Yakni intellectual capital, inovasi, dan kesejahteraan. Gagasan ini selaras dengan visi pembangunan pemerintah Asta Cita.
Tiga Aspek IWPI
Dr Sigit menjelaskan bahwa tiga aspek utama dalam IWPI memiliki keterkaitan penting dalam mendorong kinerja dan daya saing daerah. Menurutnya, dalam perspektif Teori Resource-Based View (RBV), suatu organisasi membutuhkan sumber daya yang unik, bernilai, langka, sulit ditiru dan sulit tergantikan untuk menciptakan keunggulan dan daya saing. Hal tersebut dapat terwujud melalui peningkatan intellectual capital dan inovasi daerah.
鈥Intellectual capital dan inovasi daerah menjadi dua fondasi penting dalam membangun keunggulan kompetitif dan daya saing. Ketika suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif dan daya saing yang kuat maka reputasi organisasi akan meningkat. Pada akhirnya dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja,鈥 tutur Dr Sigit.
Aspek Anggaran
Salah satu gagasan yang mengemuka dalam penjajakan ini adalah kebutuhan akan tolok ukur baru untuk menilai kesejahteraan daerah. Tenaga Ahli AILG Dr Wisnu Wibowo SE MSi menyoroti bahwa pengukuran keberhasilan pemerintah daerah selama ini masih bertumpu pada aspek anggaran.
“Anggaran pada suatu pemerintah daerah seringkali menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan dan kesejahteraan. Faktanya, tidak semua daerah yang berhasil menyerap anggaran dan meraih opini WTP dalam akuntabilitasnya menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Oleh karena itu, anggaran layaknya hanya dijadikan sebagai instrumen, bukan tujuan. Sehingga perlu suatu tolok ukur baru yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan,” papar Dr Wisnu.
Peluang Kerja Sama
Dalam pertemuan yang dihadiri Staf Ahli beserta para Kepala Biro dan pimpinan di lingkungan Kemendagri tersebut, sejumlah komponen memaparkan kegiatan yang tengah berjalan sekaligus peluang kerja sama dan kebutuhan yang dapat bersinergi bersama UNAIR. Beberapa di antaranya meliputi pendampingan Reformasi Birokrasi Tematik, penguatan inovasi daerah dan Zona Integritas, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sekolah, diklat, dan webinar, joint research, hingga pengkajian program strategis nasional dan penguatan regulasi keuangan daerah.
Rencana dan peluang tersebut mendapat sambutan baik oleh Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik SSTP MM. Ia menegaskan bahwa Kemendagri dan UNAIR telah memiliki Nota Kesepahaman sebagai payung kerja sama. Sehingga berbagai kebutuhan dan potensi kolaborasi yang mengemuka dapat ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan masing-masing komponen atau biro terkait.
Ia turut menekankan pentingnya pemetaan yang cermat agar setiap inisiatif tidak tumpang tindih dengan program yang telah berjalan bersama institusi lain. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa hasil pertemuan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti melalui inisiatif nyata.
Menanggapi berbagai kebutuhan yang telah disampaikan oleh Tim Kemendagri, UNAIR menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti peluang kerja sama. Khususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia (capacity building). Baik bagi internal Kemendagri maupun eksternal Kemendagri, yakni pemerintah daerah yang menjadi binaannya.
Berbagai gagasan dan potensi kerja sama yang mengemuka akan dirumuskan secara rinci melalui PKS bersama masing-masing komponen Kemendagri. Harapannya, kolaborasi ke depan memberikan dampak nyata bagi tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Zul and Luq
Editor: Yulia Rohmawati
