UNAIR NEWS – Di era teknologi digital, pemilihan diksi dalam pernyataan pemimpin berpeluang masif menjadi konsumsi publik. Substansi pesan bukan satu-satunya faktor dalam komunikasi publik, tetapi pilihan diksi juga perlu diperhatikan guna meluruskan persepsi dan membangun kepercayaan masyarakat.
Dr Suko Widodo Drs MSi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik () 东京热 (UNAIR) menegaskan bahwa penggunaan diksi dalam komunikasi publik bukan sekadar persoalan gaya berbicara. Pemilihan kata yang kurang tepat berpotensi menimbulkan kontroversi, mengaburkan pesan, bahkan menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan.
鈥淜ontroversi sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi personal,鈥 ucapnya.
Etika Berbahasa sebagai Bagian dari Kepemimpinan
Pejabat negara tidak lagi berbicara atas nama pribadi ketika berada di ruang publik. Menurutnya, setiap pernyataan membawa marwah institusi dan negara sehingga menuntut tanggung jawab yang lebih besar daripada komunikasi personal.
Komunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik. Hal ini turut menggeser perhatian masyarakat dari pembahasan kebijakan menuju polemik akibat pilihan kata.
鈥淜omunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik dan menggeser perhatian dari substansi kebijakan ke kontroversi pernyataan. Baik dalam pergaulan internasional maupun domestik, ada etika yang harus dijaga,鈥 ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa karakteristik komunikasi pejabat juga menjadi bagian dari citra negara. Pesan yang disampaikan menggunakan diksi dan bahasa yang beretika akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, komunikasi yang impulsif berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi penilaian publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Gaya Komunikasi Publik
Suko melanjutkan bahwa sebagai figur yang menjadi milik masyarakat, gaya komunikasi pejabat tidak lepas dari sorotan publik. Oleh karena itu, komunikasi publik idealnya mengedepankan kejelasan, keakuratan, kesantunan, berbasis fakta, bersifat inklusif, serta berorientasi pada kepentingan umum.
Ia turut menekankan simbol representasi publik yang melekat pada diri seorang pejabat negara. Sehingga saat menyampaikan kritik atau pesan di depan umum sepatutnya tidak mengandung unsur perpecahan di tengah masyarakat itu sendiri. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat perlu dibarengi dengan tanggung jawab etis yang mengedepankan kejelasan agar komunikasi mampu memperjelas persoalan, bukan memperkeruh keadaan.
鈥淒alam ruang publik, prinsip yang sebaiknya dipegang adalah berpikir sebelum berbicara, mengutamakan substansi daripada sensasi, dan menjadikan etika komunikasi sebagai bagian dari kepemimpinan,鈥 pungkasnya.
Penulis: Amelia Farah Putri Iswara
Editor: Yulia Rohmawati
