Artikel ini bertujuan mengembangkan Halal Food Security Index (HFSI) sebagai instrumen baru untuk mengukur ketahanan pangan berdasarkan prinsip-prinsip moral Islam, khususnya konsep halal dan tayyib. Penelitian berangkat dari kritik terhadap indeks ketahanan pangan konvensional, seperti Global Food Security Index (GFSI) maupun indeks nasional, yang cenderung bersifat netral secara nilai (value-neutral). Indeks-indeks tersebut lebih menekankan aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan, tetapi belum memasukkan dimensi kepatuhan syariah, pembiayaan halal, tata kelola kelembagaan Islam, serta mekanisme distribusi berbasis keadilan sosial.
Penulis berargumen bahwa dalam perspektif Islam, ketahanan pangan bukan hanya persoalan terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitatif, tetapi merupakan bagian dari sistem etika yang mengatur seluruh rantai pangan mulai dari produksi, pembiayaan, distribusi hingga konsumsi. Makanan tidak hanya harus halal secara hukum, tetapi juga tayyib, yaitu aman, sehat, bergizi, bermanfaat, diproduksi secara etis, tidak merusak lingkungan, serta didukung oleh sistem kelembagaan yang adil. Konsep ini selaras dengan maq膩峁d al-syar墨鈥榓h, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, dan lingkungan.
Indonesia dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki variasi yang cukup besar antarprovinsi dalam aspek pembangunan ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan sistem pangan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mengenai pangan dan sertifikasi halal, belum terdapat instrumen kuantitatif yang mampu mengukur ketahanan pangan berdasarkan prinsip halal鈥搕ayyib secara komprehensif.
Penelitian menggunakan pendekatan exploratory sequential mixed methods. Tahap pertama dilakukan secara kualitatif melalui kajian literatur, analisis konsep Islam, serta interpretasi sumber-sumber syariah untuk merumuskan kerangka konseptual HFSI. Tahap kedua menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019鈥2023 yang diperoleh dari BPS, BAZNAS, OJK, Kementerian Agama, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Data diolah menggunakan proses winsorization untuk mengurangi pengaruh outlier, normalisasi min-max, kemudian diagregasi menjadi indeks komposit. Validitas indikator diuji menggunakan korelasi Pearson, sedangkan struktur dimensi diuji melalui Principal Component Analysis (PCA).
HFSI dibangun atas empat dimensi utama.
Dimensi pertama adalah Halal Food Affordability, yang menggambarkan kemampuan masyarakat memperoleh pangan halal secara berkelanjutan. Dimensi ini tidak hanya mempertimbangkan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan pengeluaran pangan, tetapi juga memasukkan akses terhadap pembiayaan konsumsi syariah serta distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen pemerataan akses pangan.
Dimensi kedua adalah Halal Food Availability and Sufficiency, yang mengukur kemampuan sistem pangan menyediakan pasokan pangan halal secara memadai. Selain indikator produksi pertanian dan infrastruktur distribusi, dimensi ini juga memasukkan pembiayaan pertanian syariah, kapasitas produksi ternak halal, serta dukungan kelembagaan terhadap sistem produksi pangan halal.
Dimensi ketiga adalah Halal Food Quality and Safety, yang mengukur kualitas gizi, keamanan pangan, sanitasi, akses air bersih, serta keberadaan sistem sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan kepatuhan syariah.
Dimensi keempat adalah Halal Food Sustainability, yang menilai keberlanjutan sistem pangan melalui indikator risiko bencana, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan, serta tekanan lingkungan yang dapat mengganggu kesinambungan produksi pangan.
Secara keseluruhan, HFSI terdiri atas 17 subdimensi dan 28 indikator yang mencerminkan integrasi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan etika Islam.
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki korelasi yang kuat terhadap dimensi masing-masing. Nilai Kaiser-Meyer-Olkin sebesar 0,806 dan Bartlett Test yang signifikan menunjukkan bahwa struktur indeks memiliki validitas empiris yang baik. PCA menghasilkan empat komponen utama yang mampu menjelaskan sekitar 79,1% variasi data, sehingga mendukung kesesuaian antara kerangka teoritis halal鈥搕ayyib dengan struktur empiris indeks.
Hasil perhitungan HFSI menunjukkan adanya kesenjangan spasial yang cukup besar antarprovinsi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, terutama DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, memperoleh skor relatif lebih tinggi karena didukung oleh infrastruktur pangan yang lebih baik, sistem logistik yang lebih maju, penetrasi keuangan syariah yang lebih luas, serta sistem jaminan halal yang lebih berkembang.
Sebaliknya, sebagian besar provinsi di kawasan Indonesia Timur masih berada pada kategori insufficient level, yang disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan akses pembiayaan syariah, rendahnya sistem distribusi halal, dan keterbatasan jaringan logistik. Menariknya, tidak ada satu pun provinsi yang berhasil mencapai kategori sufficient level, sehingga secara nasional sistem pangan halal Indonesia masih berada pada tahap penguatan.
Analisis juga menunjukkan bahwa dimensi keberlanjutan lingkungan di beberapa provinsi relatif baik, namun keunggulan tersebut tidak mampu mengimbangi kelemahan pada aspek keterjangkauan maupun kualitas pangan. Dengan kata lain, keberhasilan pada satu dimensi saja tidak cukup menghasilkan ketahanan pangan yang utuh apabila dimensi lain masih lemah.
Temuan penting lainnya adalah bahwa mekanisme kelembagaan dan distribusi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap variasi skor HFSI antarwilayah. Distribusi dana ZIS, pembiayaan syariah untuk sektor pertanian maupun konsumsi, serta sistem sertifikasi halal terbukti menjadi faktor pembeda utama. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh produksi pangan, tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan yang mampu menjamin distribusi yang adil dan akses yang merata.
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan menghubungkan konsep maq膩峁d al-syar墨鈥榓h dengan teori ketahanan pangan modern. Prinsip-prinsip halal鈥搕ayyib berhasil diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur secara empiris tanpa kehilangan dasar normatifnya. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur mengenai pengukuran ketahanan pangan berbasis nilai (value-based measurement) dan menunjukkan bahwa prinsip etika keagamaan dapat diintegrasikan ke dalam metode kuantitatif.
Dari sisi kebijakan, HFSI dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk melengkapi indeks ketahanan pangan yang sudah ada. Indeks ini membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan kelembagaan, memperkuat koordinasi antara sektor pangan, keuangan syariah, sertifikasi halal, dan perlindungan sosial, serta merancang kebijakan yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah. Penulis juga menilai bahwa HFSI memiliki potensi untuk diadaptasi di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, termasuk dalam kerangka kerja Islamic Organization for Food Security (IOFS) di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Penelitian mengakui beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan bobot yang sama untuk seluruh indikator, penggunaan data tingkat provinsi yang belum mampu menangkap variasi rumah tangga, serta perlunya validasi lebih lanjut apabila diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode pembobotan berbasis pakar seperti Delphi atau AHP, memanfaatkan data longitudinal maupun data rumah tangga, serta mengintegrasikan teknologi digital dan sistem traceability halal agar HFSI dapat menjadi instrumen pemantauan ketahanan pangan halal yang lebih dinamis dan adaptif.
