Setiap ibu berhak memperoleh pelayanan kehamilan dan persalinan yang aman, bermutu, dan menghormati martabatnya. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil seperti Papua Barat Daya, memperoleh layanan kesehatan yang inklusif masih menjadi tantangan. Jarak fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta keragaman budaya dan bahasa sering kali menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang benar-benar menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Di tengah tantangan tersebut, bidan memegang peran yang sangat penting. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan ibu hamil dan keluarga, bidan tidak hanya dituntut memiliki keterampilan klinis, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang adil, menghargai perbedaan, serta berkomunikasi secara efektif dengan berbagai latar belakang pasien. Oleh karena itu, pendidikan kebidanan menjadi fondasi utama dalam membentuk calon bidan yang mampu menerapkan prinsip pelayanan kesehatan yang inklusif.
Sebuah penelitian yang dilakukan di Papua Barat Daya mencoba menjawab pertanyaan penting: apakah terdapat perbedaan kesiapan mahasiswa kebidanan diploma dan sarjana dalam memberikan pelayanan maternitas yang inklusif? Penelitian ini melibatkan 143 mahasiswa tingkat akhir yang terdiri atas 68 mahasiswa program diploma dan 75 mahasiswa program sarjana. Para responden diminta mengisi kuesioner yang telah divalidasi untuk mengukur persepsi mereka mengenai enam aspek pelayanan maternitas inklusif, yaitu aksesibilitas layanan, kesetaraan dan non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat pasien, komunikasi yang efektif, pelayanan yang berpusat pada pasien, serta kolaborasi lintas sektor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa program sarjana memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang lebih tinggi dalam memberikan pelayanan maternitas inklusif dibandingkan mahasiswa diploma. Temuan ini mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan bekal pengetahuan dan kepercayaan diri yang lebih baik dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.
Namun, penelitian ini juga menemukan fakta menarik. Meskipun mahasiswa sarjana lebih siap secara akademik, kedua kelompok memiliki pandangan yang relatif sama terhadap pentingnya pelayanan yang inklusif. Artinya, nilai-nilai kesetaraan, penghormatan terhadap pasien, dan pelayanan tanpa diskriminasi telah dipahami dengan baik oleh seluruh mahasiswa, terlepas dari jenjang pendidikannya.
Tantangan terbesar justru terletak pada aspek praktik. Mahasiswa diploma lebih banyak mengaku bahwa kesempatan praktik yang terbatas menjadi hambatan utama dalam mempersiapkan diri memberikan pelayanan yang inklusif. Di sisi lain, baik mahasiswa diploma maupun sarjana sama-sama menilai bahwa kemampuan berkomunikasi dengan pasien penyandang disabilitas masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
Temuan ini memberikan pesan penting bagi institusi pendidikan kebidanan. Kurikulum tidak cukup hanya membekali mahasiswa dengan teori mengenai pelayanan inklusif. Mahasiswa juga membutuhkan pengalaman praktik yang lebih banyak, simulasi kasus yang realistis, serta pelatihan komunikasi yang melibatkan pasien dari berbagai kondisi, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Pengalaman langsung seperti ini akan membantu mahasiswa mengembangkan empati, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan diri ketika memasuki dunia kerja.
Selain itu, rumah sakit pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu menjadi lingkungan belajar yang benar-benar menerapkan prinsip inklusivitas. Mahasiswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai pelayanan yang setara apabila mereka melihat contoh nyata dari para pembimbing klinik dan tenaga kesehatan di lapangan.
Upaya meningkatkan pelayanan maternitas inklusif juga memerlukan dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, serta komunitas masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pelayanan yang ramah bagi seluruh ibu, tanpa memandang kondisi fisik, sosial, budaya, maupun lokasi tempat tinggal mereka.
Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ketiga tentang kehidupan sehat dan kesejahteraan serta tujuan kesepuluh tentang pengurangan ketimpangan. Mewujudkan pelayanan maternitas yang inklusif merupakan salah satu langkah nyata menuju komitmen tersebut. Untuk itu, investasi pada pendidikan bidan yang berkualitas dan berorientasi pada inklusivitas menjadi sangat penting.
Link artikel:
Penulis: Lutfi Agus Salim
