Pembangunan berkelanjutan adalah salah satu prioritas kebijakan tertinggi di Afrika. Pemerintah di seluruh benua telah memperkenalkan reformasi untuk meningkatkan lembaga publik, memperkuat akuntabilitas, dan mempercepat kemajuan ekonomi dan sosial. Organisasi regional juga telah mengembangkan strategi ambisius untuk mempromosikan integrasi dan mencapai tujuan pembangunan bersama. Namun, hasilnya seringkali jauh dari harapan.
Banyak negara terus menghadapi implementasi yang lemah, lembaga yang terfragmentasi, dan kebijakan yang tidak saling mendukung. Pada saat yang sama, pemerintah harus menanggapi tantangan yang semakin kompleks seperti perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, kerawanan pangan, transformasi digital, dan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Isu-isu ini melintasi batas negara dan sektor kebijakan. Isu-isu ini membutuhkan sistem tata kelola yang terkoordinasi, fleksibel, dan mampu belajar. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: jika reformasi tata kelola telah diadopsi secara luas, mengapa kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan tetap tidak merata?
Studi kami berpendapat bahwa jawabannya terletak di luar reformasi kebijakan itu sendiri. Tantangannya bukan hanya memperkenalkan kebijakan baru atau meningkatkan lembaga individual. Ini tentang memikirkan kembali bagaimana sistem tata kelola dirancang, dihubungkan, dan dikelola. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang beradaptasi dengan perubahan, menyelaraskan prioritas di berbagai tingkatan pemerintahan, dan mendorong kolaborasi di antara berbagai aktor. Tata kelola sering dipahami sebagai cara pemerintah mengambil keputusan. Dalam praktiknya, cakupannya jauh lebih luas. Tata kelola mencakup lembaga, aturan, kemitraan, dan proses yang membentuk tindakan publik. Tata kelola yang baik membantu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil. Tata kelola yang lemah menciptakan kesenjangan antara ambisi politik dan implementasi sehari-hari.
Selama tiga dekade terakhir, reformasi tata kelola telah menjadi fitur sentral kebijakan publik di seluruh Afrika. Negara-negara telah memperkenalkan desentralisasi, reformasi sektor publik, langkah-langkah anti-korupsi, dan mekanisme akuntabilitas baru. Uni Afrika dan organisasi regional (ECOWAS, SADC, dan EAC) juga telah mengadopsi kerangka kerja untuk memandu pembangunan berkelanjutan, integrasi regional, dan penguatan kelembagaan. Inisiatif-inisiatif ini telah menciptakan peluang berharga, tetapi juga meningkatkan kompleksitas. Tata kelola sekarang beroperasi di tingkat benua, regional, dan nasional. Setiap tingkatan memiliki prioritas, lembaga, dan kerangka kebijakan sendiri. Ketika kerangka kerja ini tidak selaras, pemerintah sering kali menduplikasi upaya, bersaing untuk mendapatkan sumber daya, atau kesulitan menerapkan kebijakan secara konsisten.
Penelitian kami mengkaji tantangan ini dengan meninjau kerangka kerja tata kelola dari seluruh Afrika. Menggunakan analisis konten kualitatif, kami menganalisis dokumen kebijakan dan strategi tata kelola yang beroperasi di berbagai tingkat kebijakan. Alih-alih berfokus pada satu negara, studi ini mengeksplorasi pola yang lebih luas yang membentuk tata kelola di seluruh benua.
Temuan menunjukkan tiga tantangan yang terus berlanjut.
Yang pertama adalah fragmentasi. Banyak kerangka kerja tata kelola mengejar tujuan yang serupa tetapi beroperasi secara independen. Lembaga-lembaga sering bekerja secara paralel alih-alih bekerja bersama. Hal ini melemahkan koherensi kebijakan dan memperlambat implementasi. Tantangan kedua adalah kapasitas adaptif yang terbatas. Banyak lembaga publik masih bergantung pada rutinitas administratif yang kaku. Struktur ini menyulitkan untuk menanggapi kondisi yang berubah dengan cepat atau untuk belajar dari pengalaman sebelumnya. Akibatnya, pemerintah sering bereaksi terhadap krisis alih-alih mempersiapkannya. Tantangan ketiga adalah kesenjangan antara ambisi strategis dan kapasitas implementasi. Afrika tidak kekurangan strategi pembangunan. Kesulitannya terletak pada menerjemahkan ambisi ini ke dalam tindakan yang terkoordinasi. Komitmen kebijakan yang kuat saja tidak dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan tanpa lembaga yang memiliki kapasitas dan fleksibilitas untuk mengimplementasikannya.
Pada saat yang sama, studi ini mengidentifikasi perkembangan yang menggembirakan. Tata kelola digital berkembang di banyak negara. Partisipasi publik semakin mendapat perhatian, dan kerja sama regional terus berkembang. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola sedang berevolusi. Namun, potensi penuhnya bergantung pada koordinasi yang lebih kuat dan pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, studi ini mengusulkan Model Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Governance Model/SDGM). Alih-alih memperlakukan reformasi tata kelola sebagai serangkaian perubahan kelembagaan yang terisolasi, SDGM memandang tata kelola sebagai sistem yang saling terhubung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bagaimana kebijakan, lembaga, dan pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Model ini dibangun di atas lima prinsip yang saling terkait erat.
Yang pertama adalah keselarasan kebijakan. Strategi pembangunan harus saling memperkuat di tingkat benua, regional, dan nasional. Keselarasan yang lebih baik mengurangi duplikasi, meningkatkan konsistensi, dan membantu pemerintah memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik. Yang kedua adalah legitimasi partisipatif. Warga negara, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal harus memainkan peran aktif dalam membentuk kebijakan publik. Pengambilan keputusan yang inklusif memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan tersebut menanggapi kebutuhan lokal. Prinsip ketiga adalah refleksivitas kelembagaan. Lembaga publik harus secara teratur mengevaluasi kinerja mereka sendiri, belajar dari keberhasilan dan kegagalan, dan menyesuaikan pendekatan mereka ketika kondisi berubah. Tata kelola harus dipandang sebagai proses pembelajaran berkelanjutan daripada sistem administrasi yang tetap. Prinsip keempat adalah tata kelola digital. Teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, memperkuat penyampaian layanan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Bila digunakan secara efektif, teknologi digital juga membuat pemerintah lebih responsif dan akuntabel. Prinsip terakhir adalah tata kelola lintas batas. Banyak tantangan pembangunan meluas melampaui batas negara. Perubahan iklim, migrasi, perdagangan, dan pengelolaan lingkungan mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama daripada bertindak sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi regional menjadi bagian penting dari tata kelola yang efektif.
Prinsip-prinsip ini secara kolektif menggeser fokus dari reformasi bertahap ke konfigurasi ulang tata kelola strategis. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan lembaga-lembaga individual, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar lembaga tersebut. Koordinasi yang lebih baik memungkinkan sistem tata kelola untuk merespons tantangan yang kompleks dan saling terkait secara lebih efektif.
Studi ini juga menyoroti pergeseran penting dalam cara pandang terhadap Afrika. Terlalu sering, perdebatan tentang tata kelola menampilkan benua ini terutama sebagai penerima solusi kebijakan eksternal. Temuan kami menunjukkan perspektif yang berbeda. Pemerintah Afrika dan organisasi regional telah mengembangkan pendekatan tata kelola inovatif yang mencerminkan realitas lokal. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi wilayah lain yang menghadapi tantangan pembangunan serupa. Hal ini juga menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif harus dibentuk oleh konteks lokal, bukan hanya model impor.
Pembangunan berkelanjutan bergantung pada lebih dari sekadar kebijakan yang ambisius. Hal ini membutuhkan sistem tata kelola yang dapat mengkoordinasikan tindakan, beradaptasi dengan perubahan keadaan, dan menerjemahkan tujuan jangka panjang menjadi hasil praktis. Konfigurasi ulang tata kelola strategis menawarkan jalan menuju tujuan tersebut. Dengan memperkuat pembelajaran kelembagaan, meningkatkan keselarasan kebijakan, dan memperluas partisipasi publik, negara-negara Afrika dapat membangun sistem tata kelola yang lebih tangguh dan lebih responsif. Dengan merangkul inovasi digital dan memperdalam kerja sama regional, sistem-sistem ini dapat dipersiapkan dengan lebih baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Oleh: Ceesay Almamo & Antun Mardiyanta
