Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang kedua terkait dengan pertanian berkelanjutan dengan tujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi. Artinya, ketiga tujuan tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya pertanian berkelanjutan. Tren yang mengkhawatirkan selama beberapa dekade terakhir adalah banyaknya konversi lahan pertanian yang menjadi bangunan, rumah, atau penggunaan lain. Ini merupakan akibat dari menurunnya potensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Dalam mencari peluang kerja baru, banyak desa memutuskan untuk bermigrasi ke kota daripada melanjutkan di industri pertanian. Konversi lahan pertanian secara besar-besaran juga terjadi karena kebutuhan untuk membangun infrastruktur publik, kawasan industri, dan kota. Ketahanan pangan sangat terpengaruh oleh konversi lahan pertanian ke penggunaan lain. Selain itu, keberlanjutan lingkungan seringkali diabaikan ketika lahan pertanian diubah menjadi industri atau kompleks perumahan.
Dampak berikutnya adalah berkurangnya keanekaragaman hayati, kualitas air, dan kesuburan tanah. Produksi pangan akan menurun karena lahan pertanian yang semakin menyusut, sehingga meningkatkan kemungkinan volatilitas harga dan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan terancam serius bukan hanya oleh masalah konversi lahan tetapi juga oleh munculnya kembali generasi milenial dan Z sebagai pelaku ekonomi. Generasi muda jarang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian, dan banyak petani sekarang berasal dari generasi baby boomer dan milenial. Kaum muda biasanya memandang pertanian sebagai profesi yang kurang bergengsi, menuntut, dan tidak pasti pendapatannya. Banyak dari mereka lebih menyukai pekerjaan di kota-kota yang lebih modern yang menawarkan prospek masa depan yang lebih baik. Selain itu, industri pertanian kurang menarik bagi generasi muda karena terbatasnya akses terhadap lahan, modal, dan keahlian teknis. Ketahanan pangan merupakan salah satu proyek prioritas nasional, dan akan sulit dicapai jika tren ini berlanjut. Beberapa negara dan organisasi internasional terkait telah memberikan pertimbangan yang cukup besar terhadap ketahanan pangan sebagai masalah strategis. Hal ini karena pangan merupakan komponen vital dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Untuk memastikan ketahanan pangan dan kelanjutan keberadaan manusia, tiga elemen harus dipastikan: ketersediaan pangan, akses yang adil, dan pemanfaatan.
Salah satu elemen kunci dalam menjamin ketahanan pangan nasional Indonesia adalah kemungkinan perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan hijau. Telah terbukti bahwa potensi pembiayaan hijau dalam perbankan dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan di seluruh provinsi di Indonesia, meskipun ketahanan pangan negara secara keseluruhan masih belum optimal, terutama di Indonesia bagian timur. Dengan demikian, peningkatan jumlah buruh tani tidak resmi dan pembangunan manusia berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan secara menyeluruh. Produktivitas di sektor pertanian akan meningkat karena perluasan angkatan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Akibatnya, hal ini memiliki efek berlipat ganda dalam meningkatkan tingkat ketahanan pangan Indonesia. Lebih lanjut, populasi setiap provinsi, khususnya di wilayah Jawa dan Kalimantan, memiliki dampak negatif terhadap penurunan tingkat ketahanan pangan Indonesia. Temuan studi ini menawarkan beberapa rekomendasi bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Pertama, sektor perbankan syariah harus membuat pembiayaan hijau lebih mudah diakses dan tersedia, khususnya di provinsi Jawa dan Kalimantan. Hal ini karena pendanaan hijau memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, sektor perbankan syariah secara aktif berkontribusi secara tidak langsung terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin ketahanan pangan. Kedua, untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan regional dan nasional, para pembuat kebijakan harus berkolaborasi untuk mendorong penyebaran pendanaan hijau yang lebih luas di sektor pertanian. Ketiga, pemerintah dapat menciptakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda pedesaan yang berfokus menjadi petani atau yang termotivasi untuk menjadi pengusaha di sektor pertanian.
Penulis: Sri Herianingrum
Detail tulisan ini dapat dilihat di:
