Di balik label halal yang kita temui hampir di setiap produk makanan, kosmetik, hingga obat-obatan, terdapat proses panjang yang tidak selalu terlihat oleh publik. Bagi konsumen, label halal adalah simbol kepastian. Namun bagi pelaku usaha, sertifikasi halal sering kali menjadi perjalanan yang penuh tantangan鈥攎ulai dari prosedur yang kompleks hingga pengalaman layanan yang beragam.
Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sertifikasi halal bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang semakin diperluas. Kondisi ini membuat kualitas layanan sertifikasi menjadi sangat krusial. Pertanyaannya, apakah sistem yang ada saat ini sudah cukup memuaskan bagi pelaku usaha?
Sebuah penelitian terbaru mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menggali pengalaman lebih dari dua ribu pelaku usaha di 32 provinsi. Hasilnya cukup menarik: kepuasan pelaku usaha ternyata tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat atau murah proses sertifikasi, tetapi juga oleh hal-hal yang sering dianggap 鈥渢idak terlihat鈥濃攕eperti kualitas interaksi dengan petugas dan tingkat kepercayaan terhadap sistem.
Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa manusia tetap menjadi faktor kunci. Di tengah berbagai digitalisasi dan prosedur administratif, peran petugas yang responsif, komunikatif, dan empatik terbukti sangat menentukan. Ketika pelaku usaha merasa dipahami, didampingi, dan dilayani dengan baik, persepsi terhadap keseluruhan proses pun ikut membaik. Sebaliknya, layanan yang kaku dan kurang komunikatif dapat memperburuk pengalaman, bahkan jika sistemnya sudah cukup baik.
Namun, kualitas sumber daya manusia tidak dapat berdiri sendiri. Sistem pendukung yang kuat justru menjadi faktor paling dominan dalam menentukan kepuasan. Ketersediaan fasilitas, kejelasan prosedur, serta mekanisme penanganan keluhan yang efektif menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh pelaku usaha. Bagi banyak usaha kecil dan menengah, yang menjadi mayoritas dalam ekosistem halal Indonesia, kemudahan akses dan transparansi sering kali lebih penting daripada sekadar kecepatan.
Temuan ini mencerminkan realitas yang lebih luas: dalam birokrasi, kepastian dan kejelasan adalah segalanya. Pelaku usaha tidak hanya ingin proses yang cepat, tetapi juga proses yang bisa dipahami dan diprediksi. Ketika aturan jelas dan informasi mudah diakses, tingkat kepercayaan terhadap sistem akan meningkat secara signifikan.
Di sisi lain, isu integritas juga tidak bisa diabaikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem anti-penyuapan memiliki dampak positif terhadap kepuasan pelaku usaha. Meskipun pengaruhnya tidak sebesar faktor sistem dan sumber daya manusia, aspek ini tetap penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Pelaku usaha cenderung merasa lebih nyaman ketika mereka yakin bahwa proses berjalan secara adil, tanpa adanya praktik suap atau perlakuan istimewa.
Menariknya, efektivitas sistem anti-penyuapan ternyata sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankannya. Regulasi dan standar seperti ISO 37001 hanya akan efektif jika didukung oleh individu yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Dengan kata lain, teknologi dan aturan tidak akan cukup tanpa komitmen etika dari para pelaksana di lapangan.
Penelitian ini juga mengungkap adanya perbedaan perspektif antara pelaku usaha baru dan yang sudah berpengalaman. Bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan sertifikasi, tantangan terbesar adalah memahami prosedur dan persyaratan. Sementara itu, pelaku usaha yang melakukan perpanjangan lebih fokus pada efisiensi dan konsistensi layanan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan layanan tidak bisa disamaratakan鈥攄ibutuhkan fleksibilitas untuk menjawab kebutuhan yang berbeda.
Dalam konteks kebijakan, temuan ini memberikan pesan yang cukup jelas. Upaya meningkatkan kualitas sertifikasi halal tidak bisa hanya berfokus pada digitalisasi atau penyederhanaan prosedur. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pendukung, serta penegakan integritas.
Di tengah ambisi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal global, kualitas layanan sertifikasi menjadi fondasi yang tidak bisa diabaikan. Sertifikasi halal bukan hanya soal memenuhi standar, tetapi juga soal membangun kepercayaan鈥攂aik dari pelaku usaha maupun konsumen.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem sertifikasi halal tidak diukur dari berapa banyak sertifikat yang diterbitkan, tetapi dari seberapa besar kepercayaan yang berhasil dibangun. Dan seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, kepercayaan itu lahir dari kombinasi sederhana namun krusial: sistem yang jelas, manusia yang kompeten, dan integritas yang terjaga.
Penulis: Miguel Angel Esquivias
Link doi:
